Kantor Pemkab Tubaba tergenang banjir karena hujan deras yang melanda wilayah tersebut.
PANARAGAN – Bencana banjir yang melanda beberapa wilayah di Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) menjadi pekerjaan rumah (PR) utama bagi Bupati terpilih dan pemerintah setempat. Banjir yang kerap merendam pemukiman warga, persawahan, dan perkebunan ini disebabkan oleh tersumbatnya drainase akibat tumpukan sampah serta aliran sungai yang semakin dangkal dan menyempit.
Bencana ini telah menjadi fenomena musiman, terjadi pada waktu yang hampir sama setiap tahun. Lokasi banjir pun cenderung serupa, yakni wilayah dengan kondisi lingkungan yang rusak. Hingga kini, belum terlihat upaya mitigasi serius dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tubaba dalam menangani masalah ini.
Setidaknya terdapat enam titik wilayah yang menjadi langganan banjir, yaitu Sungai Tulung Ketibung, Way Tuni, Way Gemol, Kali Macan, Kali Miring, dan Sungai Way Raram. Pemkab Tubaba dituntut untuk tidak tinggal diam dan segera melakukan tindakan, seperti normalisasi atau naturalisasi sungai, guna meminimalisir risiko banjir yang terus berulang setiap musim hujan.
Meskipun Pemkab Tubaba telah melakukan beberapa upaya, hasilnya dinilai belum maksimal. Misalnya, normalisasi Sungai Way Tuni yang baru mencakup 1,6 kilometer dari total panjang sungai sekitar tujuh kilometer. Hal ini membuat air tetap meluap dan menyebabkan genangan di beberapa titik.
“Kami sudah melakukan normalisasi, seperti di Way Tuni, tetapi karena keterbatasan kemampuan, kami hanya mampu mengerjakan sebagian kecil. Akibatnya, air masih meluap,” ujar Sumardi, Kepala Bidang Pengairan Tubaba.
Kondisi serupa terjadi di Way Gemol, di mana normalisasi belum selesai sepenuhnya dari hulu ke hilir, sehingga banjir tetap melanda. Sumardi menambahkan bahwa bencana banjir ini tidak bisa sepenuhnya dihindari, tetapi upaya pencegahan harus terus dilakukan agar dampaknya tidak semakin parah.
Banjir ini tidak hanya menyebabkan kerugian materiil dan nonmateriil bagi masyarakat, tetapi juga melumpuhkan aktivitas harian, termasuk akses jalan menuju gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Jalan protokol menuju gedung wakil rakyat tersebut turut tergenang air, menggambarkan perlunya penanganan yang lebih serius dari pemerintah.
Masyarakat berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi masalah banjir ini, baik dengan memperbaiki sistem drainase, membersihkan sampah, maupun memperluas cakupan normalisasi sungai. Dengan demikian, kerugian akibat banjir yang berulang setiap tahun dapat diminimalisir.
