Kades Pulau Legundi, Ahmad Zulqoidir.
Pesawaran (Independen Pos) – Sejumlah proyek pembangunan di Desa Pulau Legundi yang dibiayai oleh Dana Desa (DD) menghadapi berbagai kendala, mulai dari mangkraknya anggaran hingga keterlambatan pelaksanaan. Kepala Desa Pulau Legundi, Ahmad Zulqoidir, hingga kini belum dapat dihubungi untuk memberikan keterangan resmi terkait kondisi ini.
Proyek pembangunan dua titik sumur bor senilai Rp 120 juta yang direncanakan dalam APBDes 2024 mengalami kemacetan. Hingga akhir tahun 2024, proyek ini baru dikerjakan pada pemasangan tiang toren air nya. Kendati demikian, ada laporan bahwa proyek ini mulai menunjukkan perkembangan di awal tahun 2025. Hingga saat ini, baru 1 sumur bor yang terealisasi dari 2 sumur or yang direncanakan. Masyarakat mulai mempertanyakan transparansi anggaran dan komitmen pemerintah desa dalam menyelesaikan proyek ini mengingat kebutuhan air bersih yang mendesak. Warga mengeluhkan lambannya pelaksanaan proyek ini yang seharusnya mendukung infrastruktur desa.
Lambatnya realisasi Pembagian BLT untuk 26 KPM
Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 26 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Pulau Legundi juga menjadi sorotan. Dari total anggaran Rp 3,6 juta per KPM, baru Rp 1,8 juta yang diberikan di tahun 2024. Sisa anggaran Pembagian BLT tahun 2024 baru dilakukan pada Januari 2025, meskipun anggaran ini seharusnya disalurkan lebih awal.
Monumen Legundi Island Dicopot Menjelang Pemilu
Proyek pembangunan monumen Legundi Island yang didanai Dana Desa 2023 dengan anggaran Rp 91 juta juga menuai kontroversi. Monumen yang sempat terpasang sekitar September 2023 mendadak dicopot menjelang Pemilu. Langkah ini memunculkan spekulasi di masyarakat, apakah pencopotan tersebut dipengaruhi oleh pertimbangan politik. Hingga kini, belum ada kejelasan apakah monumen tersebut akan dipasang kembali.
Di tengah berbagai isu yang melanda proyek pembangunan di Desa Pulau Legundi, Kepala Desa Ahmad Zulhaidir belum dapat dihubungi untuk memberikan penjelasan. Ketidakmampuan pemerintah desa untuk memberikan informasi yang jelas semakin memicu keresahan masyarakat.
Masyarakat berharap pemerintah desa segera menyelesaikan proyek-proyek yang telah direncanakan dan meningkatkan transparansi pengelolaan Dana Desa. Selain itu, warga mendesak adanya evaluasi terhadap keterlambatan dan mangkraknya sejumlah proyek untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. (Red)
