PANARAGAN — Dugaan praktik pungutan liar (pungli) di SMKN 1 Tulang Bawang Barat (Tubaba) menyulut kemarahan sejumlah wali murid. Dengan dalih “uang bangunan” dan biaya seragam, para orang tua merasa dicekik. Namun, Dinas Pendidikan Provinsi Lampung membantah keras tudingan tersebut.
“Tidak ada pungutan apapun saat daftar ulang PPDB 2024! Tidak ada uang bangunan, tidak ada SPP bulanan!” tegas Thomas Amirico, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, kepada media ini, Selasa (16/04/2025).
Sumbangan Sukarela, Tapi Ada Yang Merasa Terpaksa?
Thomas menjelaskan bahwa rapat komite sekolah baru dilaksanakan pada bulan September 2024 dan hasilnya hanya menyepakati sumbangan sukarela, bukan pungutan wajib.
“Tidak wajib, tidak ada batas waktu, bahkan yang tidak memberi sumbangan pun tetap bisa ikut belajar, ujian, dan ekskul,” tegasnya.
Namun di lapangan, sejumlah wali murid mengaku berbeda. Mereka merasa ditekan untuk membayar dan bahkan diancam ijazah tak diberikan jika “uang bangunan” tak dilunasi. Mirisnya lagi, mereka mengaku tidak menerima kwitansi.
“Saya tanya kwitansi ke sekolah, malah dimarahin. Kalau belum lunas, ijazah anak saya katanya ditahan,” keluh seorang wali murid dengan nada getir.
Seragam Bebas, Tapi Kok Bayar Rp600 Ribu?
Pihak sekolah juga disebut membebaskan siswa untuk mengadakan seragam sendiri. Namun, ada siswa yang mengaku tetap membayar hingga Rp600 ribu, sementara lainnya belum punya seragam tapi tetap mengikuti kegiatan belajar mengajar.
“Kalau memang bebas, kenapa banyak yang merasa harus beli dari sekolah? Mana buktinya?” sentil wali murid lainnya.
Kepsek Menghilang, Keresahan Membesar
Upaya awak media menemui Kepala SMKN 1 Tubaba, Sungkowo Titis Widi Handoko, tak membuahkan hasil. Ia disebut sedang tidak berada di tempat sejak pagi.
“Pagi tadi sempat di ruang kerja, tapi sekarang sudah pergi,” ujar salah seorang guru singkat.
Pendidikan Gratis Tapi Rakyat Masih Menjerit
Masyarakat berharap klarifikasi ini tidak berhenti di atas kertas. Jika benar sumbangan tidak wajib, maka tak boleh ada intimidasi, paksaan, apalagi ancaman penahanan ijazah.
“Jangan bungkus pungli dengan nama sumbangan. Kami orang kecil cuma minta keadilan,” seru salah satu wali murid.
—
OPINI REDAKSI
Kami Independen pos tidak akan bungkam. Suara rakyat adalah nyawa kami. Jika pendidikan telah jadi ladang pemerasan, maka siapa yang akan membela masa depan anak-anak bangsa?
